Indonesia  gencar memberantas korupsi. Namun, itu bukan hal mudah.
Pakar hukum pidana Universitas Gajah Mada Edi O.S Hiariej, mengungkapkan alasan mengapa korupsi di Indonesia masih sulit diberantas.
"Korupsi sudah terjadi saat undang-undang itu dibentuk," kata dia, dalam acara Workshop RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, di Bogor Jawa Barat, Jumat 30 Juli 2010.
Edi menambahkan, korupsi terjadi bukan pada pelaksanaan undang-undang. "Bagaimana mau diberantas kalau diawali dengan korupsi?" tambahnya.stop korupsi dan suap di indonesia
Seharusnya Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) -- sebagai bagian dari pemberantas korupsi -- tidak hanya diberi kekuasaan untuk penyelidikan.
"Tetapi penyidikan, sebab penyelidikan itu step-nya ada di bawah penyidikan," ujarnya.
Penyidikan tersebut, kata dia, bisa berkoordinasi dengan penyidik tindak pidana asal. "Kekuasaan penyidikan itu terbatas, dan itu harus ada dan wajib ada," jelasnya.
Sulit untuk memberantas korupsi di Indonesia juga pernah disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Riyanto.
"Kalau semua koruptor, diberantas tidak bisa," kata Bibit dalam diskusi komunitas blogger di Jalan Langsat, Jakarta, Selasa 29 Juni 2010. STOP KORUPSI DAN SUAP DI INDONESIA
di kutip : http://korupsi.vivanews.com/news/read/168063-mengapa-sulit-berantas-korupsi-di-indonesia-

Pemberantasan korupsi di Indonesia jalan di tempat. Ini adalah sebuah interpretasi yang dapat diambil dari skor Indonesia dalam Corruption Perception Index (CPI) yang hari ini diluncurkan oleh Transparency Intenational di hampir 100 chapter-nya di seluruh dunia. Dalam instrumen pengukuran korupsi global ini, Indonesia mendapatkan skor 2,8, tidak berubah dari skornya pada tahun 2009.
CPI adalah instrumen pengukuran korupsi global yang dikembangkan oleh Transparency International sejak tahun 1996. Berbeda dari anggapan banyak orang, CPI tidak dihasilkan dari survei yang dilakukan oleh TI sendiri. Kenyataannya, CPI merupakan indeks gabungan (composite index) dari beberapa indeks yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti Asian Development Bank, World Bank, Political Economic Risk Consultancy, dan lainnya (lihat lampiran untuk lengkapnya). Lembaga-lembaga ini setiap tahunnya memberikan hasil survei mereka kepada TI, untuk diolah dan digabungkan untuk menghasilkan CPI. Tahun ini CPI dihasilkan dari penggabungan dari 13 sumber.  CPI memiliki rentang 0 sampai 10, di mana 0 berarti dipersepsikan sangat korup, sementara 10 dipersepsikan sangat bersih. dan seperti kalimat Stop Korupsi dan suap di indonesia
Untuk Indonesia sendiri skor dihasilkan dari 9 sumber, yaitu:
1.  Bertelsmann Transformation Index 2009 dari Bertelsmann Foundation
2.  Country Risk Service and Country Forecast 2010 dari Economic Intelligence Unit
3.  Global Risk Service 2010 dari HIS Global Risk Insight
4.  World Competitiveness Report 2009 dan 2010 dari Institute for Management Development
5.  Asian Intelligence 2009 dan 2010 dari Political and Economic Risk Consultancy
6.  Global Competitiveness Report 2009 dan 2010 dari World Economic Forum
Transparency International-Indonesia melihat skor Indonesia dalam CPI yang tidak bergerak dari tahun lalu sebagai hal yang tidak mengherankan. Satu tahun terakhir ini pemberantasan korupsi di Indonesia tidak menunjukkan perkembangan berarti, bahkan beberapa indikasi menunjukkan kemunduran. Pelemahan KPK secara sistematis menyebabkan efektivitas kerja penanganan kasus-kasus korupsi besar seperti cek perjalanan untuk anggota DPR, Bank Century, pembangkangan pajak perusahaan Grup Bakrie, menjadi lambat. Dalam hal reformasi birokrasi, inisiatif-inisiatif untuk mempercepat proses perijinan usaha yang dicanangkan oleh pemerintah akhir tahun lalu seperti berjalan di tempat.
Dalam hal penegakan hukum untuk kasus-kasus korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa tahun ini kinerja institusi peradilan melemah. Indikatornya adalah menurunnya jumlah kasus korupsi yang diusut pada semester I tahun ini dibanding tahun lalu, dan kinerja pengadilan yang buruk dalam penuntutan kasus-kasus korupsi. Lembaga legislatif juga tidak menunjukkan usaha maksimal dalam membuat undang-undang yang mendukung usaha pemberantasan korupsi. Bahkan sebaliknya, anggota parlemen justru menunjukkan bahwa mereka tidak sensitif dengan rencana pembangunan gedung baru DPR dan perjalanan-perjalanan ke luar negeri yang tidak jelas hasilnya.
Pemerintah tahun ini bahkan mengusik rasa keadilan masyarakat dengan memberikan remisi pada beberapa terpidana korupsi kelas kakap.Dalam bidang legislasi, kinerja pemerintah selama setahun ini juga sama sekali tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi. DPR baru saja meloloskan Undang-undang anti pencucian uang yang mengundang banyak kritik dari aktivis anti korupsi karena sangat lemah dalam aspek penanganan kasus korupsi. Sementara itu, Peraturan Presiden No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang maksudnya merevisi Perpres 80/20003 yang mengatur hal sama, justru mengandung banyak kelemahan dan membuka peluang korupsi di sektor ini.
Melihat catatan pemberantasan korupsi yang tidak terlalu menggembirakan selama setahun ini, maka wajarlah bila skor Indonesia dalam CPI tidak berubah dari tahun lalu. Bahkan sebaliknya, pemerintah Indonesia seharusnya bersyukur, sudah untung tidak turun. Namun sebaiknya hal ini bisa digunakan pemerintah untuk melakukan refleksi terhadap kinerja pemberantasan korupsi di republik ini. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2009-2014, pemerintah mentargetkan skor 5 dalam CPI pada tahun 2014. Hal ini bisa dikatakan mustahil terwujud, apabila kinerja pemberantasan korupsi di negara ini masih mengikuti pola satu tahun terakhir ini.
Untuk itu, TI-Indonesia mendorong pemerintah untuk:
1. Memberdayakan secara maksimal fungsi institusi penegakan hukum KPK, kejaksaan, dan kepolisian.
2. Mendorong KPK dan institusi penegak hukum yang lain untuk mengusut kasus-kasus korupsi yang masih terkatung-katung.
3. Lebih serius dalam melakukan reformasi dalam hal birokrasi perijinan usaha dan pelayanan publik bagi masyarakat.
Stop Korupsi dan Suap di indonesia

sumber : http://www.ti.or.id/index.php/press-release/2010/10/26/stagnan-pemberantasan-korupsi-di-indonesia

Masalah korupsi yang masih marak di Indonesia menjadi salah satu alasan rendahnya skor persepsi bisnis yang dilansir PERC berdasarkan survei itu. Di dalam survei Indonesia memperoleh skor 8,83 dalam hal korupsi di indonesia.Di atas peringkat Indonesia,di posisi 9,ditempati Filipina dengan skor 8,26.”Kedua negara mencetak skor rendah karena masalah korupsi dan kurangnya pelaksanaan atas peraturan-peraturan,” ungkap PERC kemarin.Malaysia dan Thailand masing-masing di peringkat 7 dan 8. PERC mengungkapkan,survei tersebut dilakukan terhadap 1.370 eksekutif di Asia.Survei ditujukan untuk mengetahui apa yang dirasakan para eksekutif dengan lingkungan peraturan di negara atau kota tempat mereka bekerja. STOP KORUPSI DAN SUAP DI INDONESIA

Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana hal itu memengaruhi bisnis mereka. PERC menilai, dengan status perekonomian terbesar,indeks persepsi bisnis China dan India—berdasarkan survei politik dan ekonomi dari para pebisnis asing—sangat buruk.Pasalnya, untuk mendapatkan visa saja sangat sulit.”Peraturan berlebihan”di dua negara itu seperti disurvei PERC sangat kontras dengan Hong Kong dan Singapura yang sistem peraturan keuangannya lebih efisien. Dalam sistem penilaian survei ini, angka 10 merupakan skor terburuk. India berada di posisi terendah, ke-12 dengan skor 9,16; sedangkan China di urutan ke-11 dengan skor 9,04.”India adalah salah satu negara yang peraturannya terlalu berlebihan di dunia, bahkan untuk mendapatkan visa turis,” papar PERC.Secara umum terkait dengan peraturan yang kompleks, tak transparan, serta prosedur yang berat. PERC juga mengkritik peraturan diChina.

DiNegeriPandabanyak alasan juga, sama seperti India. Terutama pendapat dari kalangan eksekutif yang menafsirkan bahwa peraturan merupakan sumber utama dari kekuatan birokrat. Hong Kong dianggap memiliki lingkungan peraturan yang paling sederhana dan transparan di Asia, serta Singapura sebagai pusat keuangan global. Tak hanya itu,konsumen dapat menggunakan teknologi yang sama untuk mendapatkan informasi. Dalam laporan ini, indeks persepsi bisnis Hong Kong hanya 0,98 dan Singapura 1,08.

Kedua negara ini dinilai benar-benar ingin menghilangkan dokumen yang tidak perlu. Jepang dan Korea Selatan dinilai sebagai yang terbaik berikutnya.Stop korupsi dan suap di indonesia.
sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/378067/

Gunung Bromo pada Sabtu 22 Januari 2011 meletus sebanyak 26 kali. Meski mengeluarkan material pijar namun hal itu belum membahayakan karena hanya jatuh di seputar kawah.

Namun abu vulkanik yang terus dikeluarkan membuat aktivitas warga setempat terganggu. Warga di lereng Gunung Bromo pun diimbau untuk senantiasa waspada dan menjaga kesehatan.

Dari hasil pantauan di pos pantau Cemoro Lawang, Probolinggo, Jawa Timur, aktivitas Gunung Bromo cenderung  meningkat. Yang sebelumnya tiap hari hanya terjadi 1 hingga 7 letusan pada Sabtu kemarin dari jam 24. 00 WIB- 18.00 WIB Gunung Bromo meletus sebanyak 26 kali.
Masing-masing letusan terjadi selama 10-15 detik dengan amplitudo maksimal 30 hingga 40 milimeter. Sementara material pijar yang dikeluarkan setinggi 200 meter dan jatuh di seputar kawah. Sedangkan pasir jatuh di kawasan Kaldera. “Dari pukul 24.00 WIB sampai 12.00 WIB tadi sebanyak 12 kali letusan,” ujar Safi’i, petugas pos pantau Gunung Bromo.

Selain mengeluarkan material vulkanik, Gunung Bromo juga menyemburkan asap putih kelabu setinggi 800 meter, cenderung  mengarah ke arah timur atau wilayah Kecamatan Sumber, Probolinggo.

Kendati aktivitasnya meningkat namun status Gunung Bromo masih pada level 3 atau siaga dan zona bahaya pada radius dua kilometer dari bibir kawah.
sumber : news.okezone.com

Satu lagi yang melompat pada video YouTube. 'Andai Aku Jadi Gayus Tambunan' diciptakan dan dinyanyikan oleh Bona Paputungan, seorang mantan narapidana kasus 'kekerasan domestik' adalah di penjara sejak 11 Maret 2010 dan bebas pada tanggal 5 Januari 2011.
Video Andai Aku Jadi Gayus untuk durasi 4 menit 47 detik itu penuh sindiran yang terkait dengan korupsi kehebohan Gayus Halomoan Tambunan, mampu memainkan sistem hukum di Indonesia. Dalam klip video Andai Aku Jadi Gayus Tambunan menceritakan tentang kehidupan di penjara, juga menirukan aksi Gayus yang membayar sipir untuk keluar, memakai kacamata dan wig.
Pengalaman di penjara yang tercermin melalui lirik lagu Jika aku Gayus. Berbagai perilaku kekerasan di penjara ia menerima hukuman berkisar dari tongkat sipir sampai 'pengenalan' dari tahanan.
Sakit Resah, Bona harus dihadapi dengan fakta bahwa perlakuan yang berbeda jauh lebih manusiawi dikenakan terhadap tahanan yang tertangkap dalam kasus korupsi.
Tidak dapat berbuat banyak pada keadaan, Bona menuangkan semua keluhan dalam ayat-ayat lagu. Sebanyak 10 lagu, termasuk lagu 'Andai Aku Jadi Gayus Tambunan' dibuat dalam satu minggu dan empat hari.